BERANDA
Pidana
- Details
- Category: Penyelesaian Perkara
- Published on Sabtu, 24 Maret 2012 22:48
- Written by Administrator
- Hits: 41
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DENGAN ACARA BIASA
1. Penunjukan Hakim atau Majelis Hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
Independensi hakim
- Details
- Category: Berita
- Published on Kamis, 19 April 2012 09:23
- Written by Melly
- Hits: 32
"INDEPENDENSI ADALAH MAHKOTA HAKIM"
HUMAS – LAMPUNG, Memasuki masa reses, komisi III DPR RI memilih Lampung untuk menjadi tujuan kunjungan kerja pertamanya. Kunjungan kerja yang berlangsung Selasa – Jumat, 17-20 April 2012 dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. Azis Syamsuddin dan diikuti oleh 15 anggota. “Saya membuka kesempatan seluas – luasnya kepada Bapak dan Ibu dari lembaga yudikatif untuk menyampaikan masukannya kepada komisi III terkait dengan penyusunan anggaran 2013 yang akan mulai disusun Juli 2012” ujar Azis saat membuka rapat kerja dengan jajaran Kakanwil Kemenkum dan ham dan Pengadilan yang dipusatkan di kantor Kakakanwil Kemenkum dan ham pada Rabu, 18 April 2012 pukul 13.30 WIB. Hadr dalam rapat ini Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Oditur Pengadilan Militer.
Panitera MA Sosialisasi RB di Manado
- Details
- Category: Berita
- Published on Rabu, 04 April 2012 10:40
- Written by Administrator
- Hits: 55
Panitera MA Sosialisasikan RB di Manado
“Ada atau Tidak Ada TQA, RB harus Dimaksimalkan”
Manado |Kepaniteraan.Online (2/4)
Hari ini (2/4), Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Manado. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan secara berturut-turut di Bangka Belitung (28/3) dan Samarinda (30/3). Seperti kegiatan sebelumnya, sosialisasi di Manado dihadiri oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan yang ada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam paparannya, Panitera Mahkamah Agung meminta jajaran pengadilan untuk melaksanakan agenda reformasi birokrasi sebagaimana Grand Design Reformasi Birokrasi yang telah ditentukan oleh Perpres 81 Tahun 2010. “Masing-masing pimpinan pengadilan diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB merujuk pada 8 area yang telah ditentukan dalam road map RB jilid kedua ini” , ungkap Panitera MA.
